Mataram, Radardemokrasi.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat finalisasi pergeseran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, Senin, 10 Agustus 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Makmur dan dihadiri Sekretaris Bapenda NTB, para kepala bidang, kepala subbidang, serta kepala subbagian di lingkungan Bapenda NTB.
Bapenda NTB membahas penyesuaian alokasi anggaran agar tetap sejalan dengan kebutuhan program, target kinerja, dan prioritas pembangunan daerah.
Pergeseran belanja menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran yang tersedia benar-benar menopang agenda kerja hingga penghujung tahun.
Dalam pembahasan, setiap bidang mencermati kembali kebutuhan anggaran sekaligus memastikan setiap usulan pergeseran disusun secara cermat. Langkah tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran tidak sekadar terserap, tetapi memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan program.
Bapenda NTB juga menekankan pentingnya kesesuaian setiap perubahan dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pijakan dalam proses finalisasi.
Bagi pemerintah daerah, perubahan anggaran bukan sekadar memindahkan angka dari satu pos ke pos lainnya. Pergeseran belanja harus menjawab kebutuhan program dan memastikan target pembangunan tetap berada pada jalurnya.
Bapenda NTB berharap hasil finalisasi tersebut mampu memperkuat pelaksanaan seluruh program hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Proses penganggaran yang matang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah. Bapenda NTB menempatkan pengelolaan anggaran sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan pembahasan lintas bidang yang lebih terukur, Bapenda NTB berupaya memastikan setiap rupiah anggaran memiliki arah, fungsi, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk kehati-hatian dalam menjaga kualitas perencanaan anggaran. Setiap penyesuaian diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi, menjaga kesinambungan program, serta memberikan manfaat terhadap peningkatan PAD.
Dengan koordinasi antar bidang yang konsisten, proses finalisasi diharapkan berjalan tepat waktu dan sesuai aturan. Pada akhirnya, pengelolaan anggaran yang tertib bukan hanya soal administrasi, tetapi menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di NTB.
Komentar