Mataram, Radardemokrasi.com – Pemerintah Provinsi NTB tak mau terlena oleh capaian Stunting NTB yang mencapai 12,50 persen berdasarkan data e-PPGBM hingga triwulan III 2026. Angka itu memang menunjukkan tren positif, tetapi pemerintah menilai pekerjaan rumah masih panjang.
Dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Percepatan Pencegahan serta Penurunan Stunting di Bappeda NTB, Selasa, 11 Agustus 2026, persoalan data sasaran, sanitasi, penyakit penyerta, pola asuh, hingga budaya masyarakat kembali mengemuka.
Ketua TP PKK NTB, Sinta M. Iqbal, meminta kader Posyandu tak sekadar didorong bekerja, tetapi juga didampingi. Menurut dia, kader menjadi ujung tombak karena berhadapan langsung dengan keluarga sasaran.
Melalui inovasi PINTAR, TP PKK NTB bersama The Gentle Care Foundation Indonesia mendampingi kader di Desa Sakra dan Taman Ayu. Mereka dilatih memetakan persoalan anak, termasuk paparan asap rokok, sanitasi air, dan pola asuh.
Persoalan Stunting NTB juga berkaitan erat dengan ketepatan data. Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti meminta pemerintah menggunakan sumber data Kementerian Kesehatan dan melakukan verifikasi-validasi, bukan menciptakan data tandingan.
Lombok Timur menjadi perhatian karena mencatat angka stunting 20,20 persen pada triwulan II 2026. Nelly meminta ASN kesehatan turun langsung memeriksa data, terutama di 40 Desa Berdaya.
Dari sisi intervensi, pemberian telur selama 14 hari di Desa Lendang Nangka Utara meningkatkan berat badan 80,11 persen balita sasaran. Namun intervensi gizi saja dinilai tak cukup.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Lalu Hamzi Fikri menegaskan sanitasi menjadi faktor krusial. Anak yang berulang kali diare akibat buruknya akses air bersih akan sulit mengalami kenaikan berat badan.
Untuk 2027, Stunting NTB akan dikejar melalui pendekatan berbasis keluarga dan diperluas ke desa-desa di Pulau Sumbawa. Program GERAK REMAJA NTB juga diarahkan mencegah perkawinan anak dan memperkuat edukasi kesehatan reproduksi.
Pemerintah kini menghadapi tantangan yang lebih kompleks: memastikan anggaran tidak habis untuk rapat dan perjalanan dinas, melainkan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Kini, tantangan terbesar bukan sekadar menurunkan angka, melainkan memastikan setiap keluarga memperoleh pendampingan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Komentar