Sumbawa, Radardemokrasi.com – 3.325 balita stunting menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai di Kabupaten Sumbawa. Angkanya bukan sekadar statistik kesehatan, melainkan alarm bagi pemerintah dan masyarakat bahwa persoalan gizi anak masih membutuhkan kerja lintas sektor.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, meminta penanganan stunting tidak dibebankan kepada tenaga kesehatan. Semua sektor, kata dia, harus ikut bergerak, terutama dalam mencegah munculnya kasus baru sejak dari hulu.
Pesan itu disampaikan Jarot saat membuka Refreshment Training Tatalaksana Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Malnutrisi bagi dokter serta petugas gizi puskesmas, Selasa, 8 September 2026, di Ballroom La Grande Sumbawa.
Pelatihan tersebut diikuti dokter dan petugas gizi dari 26 puskesmas se-Kabupaten Sumbawa. Tujuannya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan menangani balita yang mengalami stunting dan malnutrisi.
Data Dinas Kesehatan Sumbawa menunjukkan persoalan ini belum mereda. Prevalensi stunting yang tercatat sekitar 25 persen pada 2023 naik menjadi 29 persen pada 2024.
Pada 2026, sebanyak 3.325 balita tercatat mengalami stunting, bertambah 113 anak.
Jarot menyebut kondisi itu sebagai alarm. Menurut dia, anak stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, lebih mudah terserang penyakit, serta berpotensi memiliki produktivitas lebih rendah ketika dewasa.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menggunakan pendekatan konvergensi. Sebanyak 18 perangkat daerah dilibatkan, bersama organisasi nonpemerintah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Namun urusan stunting tidak selesai hanya dengan intervensi medis. Akses air bersih, jamban layak, jaminan kesehatan, pola asuh, gizi keluarga hingga paparan asap rokok turut menentukan.
Masalah sanitasi bahkan masih menjadi pekerjaan rumah. Sekitar 6,7 persen masyarakat disebut masih menumpang menggunakan jamban. Lingkungan tempat anak tumbuh pun akhirnya ikut menentukan panjang pendeknya jalan menuju bebas stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, H. Syarif Hidayat, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan. Inovasi pelayanan, termasuk telemedicine, terus didorong.
Biaya intervensi satu anak stunting diperkirakan mencapai Rp4,1 juta. Dengan ribuan anak yang membutuhkan penanganan, pencegahan menjadi jauh lebih strategis daripada sekadar mengejar angka setelah kasus muncul.
Karena itu, Jarot meminta tenaga kesehatan terus memperkuat kapasitas. Dokter dan petugas gizi puskesmas menjadi garda depan dalam mendeteksi dan menangani persoalan gizi anak.
Ia juga mengapresiasi dukungan PT Sarihusada Generasi Mahardika melalui program CSR selama tiga tahun terakhir. Bagi Sumbawa, perang melawan stunting tampaknya memang membutuhkan lebih banyak tangan daripada sekadar stetoskop.
Komentar