Sumbawa, Radardemokrasi.com – RSUD Manambai Abdulkadir disiapkan menjadi pusat rujukan utama bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan rumah sakit tersebut mampu memberikan pelayanan kesehatan paripurna dengan mempertahankan status tipe B.

Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat memberikan sambutan secara daring dalam pembukaan survei akreditasi RSUD H.L. Manambai Abdulkadir, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Iqbal, keberadaan rumah sakit tersebut bukan sekadar fasilitas kesehatan daerah. Manambai juga menjadi simbol pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah provinsi harus memberikan perlakuan seimbang bagi kedua pulau. Sebab, masyarakat Sumbawa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus selalu dirujuk ke Mataram.

Peningkatan status RSUD Manambai menjadi rumah sakit tipe B pada Desember 2025 disebut sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah. Saat ini, rumah sakit tersebut menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan berstatus tipe B di Pulau Sumbawa.

Target pengembangannya pun diperluas. Rumah sakit ini diharapkan melayani pasien dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, hingga Kota Bima.

Selama ini, keterbatasan layanan spesialis membuat sebagian pasien harus menempuh perjalanan jauh menuju RSUD Provinsi NTB di Mataram. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan di Pulau Sumbawa.

Sejumlah layanan medis spesifik kini telah tersedia di RSUD Manambai. Di antaranya cath lab, penanganan penyakit jantung dan stroke, pemasangan ring, serta layanan cuci darah.

Iqbal berharap masyarakat Sumbawa memperoleh kenyamanan pelayanan yang setara, bahkan lebih baik, dibandingkan ketika menjalani pengobatan di rumah sakit provinsi di Mataram.

Namun, pengembangan layanan kesehatan di Pulau Sumbawa bukan tanpa tantangan. Pemerintah mengakui pembangunan infrastruktur dan pemenuhan tenaga spesialis membutuhkan biaya serta kerja keras dua hingga tiga kali lipat dibandingkan di Pulau Lombok.

Karena itu, Pemprov NTB menyatakan tetap mendorong redistribusi tenaga kesehatan dan menjaga agar tenaga ahli tidak berpindah keluar dari Sumbawa. Langkah ini dinilai penting untuk mempertahankan mutu pelayanan.

Melalui survei akreditasi yang sedang berlangsung, pemerintah berharap memperoleh masukan dan catatan dari tim asesor. Target akhirnya, RSUD Manambai mampu memenuhi standar pelayanan paripurna.

Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, keberhasilan pengembangan rumah sakit ini akan diukur bukan hanya dari status tipe B, tetapi juga dari kemudahan akses, ketersediaan dokter spesialis, dan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan pasien.

Kategori Berita

Pemerintahan / Kesehatan / Pelayanan Publik