Mataram, Radardemokrasi.com – Pengelolaan APBD NTB tidak lagi hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau tertib administrasi keuangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan anggaran daerah harus menghasilkan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan dalam Jawaban Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Kamis, 25 Juni 2026.
Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi kritik, saran, dan rekomendasi delapan fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai masukan DPRD meliputi penguatan tata kelola keuangan, tindak lanjut rekomendasi BPK, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset dan BUMD, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, reformasi birokrasi, hingga efektivitas APBD terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menjawab hal itu, Pemprov NTB memastikan kapasitas fiskal akan terus diperkuat melalui optimalisasi PAD, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, digitalisasi layanan perpajakan, pengelolaan aset yang lebih produktif, serta peningkatan kontribusi BUMD.
Sorotan DPRD terhadap SiLPA 2025 sebesar Rp431,02 miliar juga dijawab pemerintah. Dana tersebut ditegaskan bukan anggaran menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk membiayai berbagai program prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemprov NTB juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari minus 1,47 persen pada triwulan I menjadi 12,49 persen pada triwulan IV.
Persentase penduduk miskin turun menjadi 11,38 persen, sementara Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 134,14.
Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menegaskan seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi evaluasi bagi perangkat daerah agar pengelolaan APBD semakin akuntabel, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar