Mataram, Radardemokrasi.com – Gubernur NTB menjadi sorotan setelah muncul anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membedakan perlakuan terhadap kelompok yang mendukung maupun mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi isu tersebut, Pemprov NTB menegaskan persepsi itu tidak sesuai dengan fakta.
Saat aksi berlangsung, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal sedang menjalankan tugas resmi di Jakarta yang tidak dapat ditinggalkan.
Agenda tersebut meliputi rapat koordinasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus menerima Surat Keputusan penetapan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
Meski gubernur berada di luar daerah, Pemerintah Provinsi NTB memastikan aspirasi para peserta aksi tetap diterima. Sekretaris Daerah bersama Asisten Sekda ditugaskan secara resmi untuk menemui dan menerima tuntutan masyarakat yang menyampaikan pendapat terkait Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB. H.
Ahsanul Khalik, menegaskan pemerintah tidak berpihak kepada kelompok yang mendukung ataupun menolak kebijakan tertentu. Menurutnya, pemerintah berdiri pada kepentingan masyarakat serta menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, setiap dukungan maupun kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
Pemerintah membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan serta mendorong kemajuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Pemprov NTB berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka menerima aspirasi publik sekaligus memastikan seluruh agenda pemerintahan berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Komentar