Mataram, Radardemokrasi.com – Jawaban APBD NTB Fokus PAD dan Program Prioritas
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjadikan Jawaban APBD NTB sebagai pijakan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Ummi Dinda, dalam Rapat Paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Ummi Dinda menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan perpajakan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset produktif agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah juga berkomitmen mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Dalam jawabannya, Ummi Dinda menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akan dimanfaatkan kembali untuk membiayai berbagai program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, arah kebijakan APBD tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pengurangan angka kemiskinan, penguatan pelaku UMKM, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk pelayanan publik berkualitas,” tegas Wakil Gubernur NTB.
Pemerintah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin agar pengelolaan APBD mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Komentar