Sumbawa, Radardemokrasi.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin, 13 Juli 2026.
Jawaban Bupati Sumbawa menjadi sorotan dalam sidang tersebut karena memuat respons menyeluruh terhadap berbagai masukan fraksi.
Bupati H. Jarot menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kritik, pertanyaan, dan saran yang dinilai sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut H. Jarot, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa merupakan hasil sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan.
Namun, Jawaban Bupati Sumbawa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari prestasi administratif, melainkan juga dari sejauh mana APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 2,374 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 242,29 miliar atau sekitar 11,29 persen. Pemerintah akan terus memperkuat kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk digitalisasi pelayanan, perluasan basis pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengembangan sumber pendapatan baru.
Mengenai tingginya SiLPA dan belum optimalnya serapan belanja, Jawaban Bupati Sumbawa menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi sisa belanja pegawai, pekerjaan yang belum selesai, kendala teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), efisiensi belanja operasional, hingga belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat.
Seluruh kondisi itu akan menjadi bahan evaluasi agar perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan semakin efektif.
Dalam sidang itu, Jawaban Bupati Sumbawa juga merespons isu strategis, mulai dari pengelolaan aset daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, kuota LPG 3 kilogram masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangan diperkirakan mencapai sekitar 1,9 juta tabung setiap tahun.
Pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan melalui Satgas LPG, inspeksi agen dan pangkalan, serta mengusulkan penambahan kuota kepada pemerintah pusat. Selain itu, konsep One Village One Outlet (OVOO) akan diterapkan dengan melibatkan koperasi desa sebagai penyalur resmi agar subsidi lebih tepat sasaran.
Jawaban Bupati Sumbawa turut menegaskan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan operasional tambang Dodo-Rinti melalui penyelarasan kebijakan, pembangunan infrastruktur, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mengakhiri penyampaiannya, Jawaban Bupati Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Komentar