Mataram, Radardemokrasi.com – Bapenda NTB memperluas sosialisasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026 melalui pembagian brosur kepada masyarakat dan pengguna jalan, Jumat, 14 Agustus 2026. Langkah ini menunjukkan pemerintah daerah tidak ingin kebijakan keringanan pajak berhenti sebagai informasi di atas kertas.
Petugas mendatangi sejumlah titik keramaian, termasuk simpang empat dan pasar tradisional. Brosur dibagikan sambil memberikan penjelasan mengenai program keringanan dan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Cara ini dipilih agar informasi dapat diterima langsung oleh masyarakat yang setiap hari beraktivitas di ruang publik.
Keringanan pajak kendaraan NTB diarahkan untuk menjangkau wajib pajak yang masih memiliki kewajiban kendaraan bermotor.
Bapenda NTB menekankan bahwa masyarakat perlu memahami bukan hanya adanya program, tetapi juga tata cara serta ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi tatap muka menjadi penting karena persoalan pajak kendaraan kerap berkaitan dengan informasi yang tidak merata.
Dengan penjelasan langsung, petugas dapat menjawab pertanyaan warga sekaligus mengarahkan mereka pada layanan Samsat terdekat.
Bapenda NTB mengajak masyarakat tidak menunda penyelesaian kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pemerintah berharap kemudahan yang ditawarkan melalui kebijakan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.
Petugas juga mengingatkan agar warga tidak mengabaikan batas waktu dan persyaratan administrasi. Ketelitian sejak awal akan membantu menghindari antrean, kesalahan dokumen, serta hambatan ketika pembayaran dilakukan melalui layanan resmi Samsat yang tersedia di berbagai wilayah di NTB.
Di sisi lain, kegiatan itu juga membawa agenda lebih besar: meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Kepatuhan membayar pajak bukan sekadar urusan administratif, melainkan salah satu sumber pendapatan yang menopang pembiayaan pembangunan.
Keringanan pajak kendaraan NTB karena itu diposisikan sebagai jembatan antara kemudahan layanan dan peningkatan kepatuhan. Pemerintah daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada penagihan, tetapi juga tumbuh dari kesadaran wajib pajak.
Melalui sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat, Bapenda NTB berupaya memastikan kebijakan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026 dipahami secara luas. Warga diharapkan segera mengecek kewajiban kendaraannya, memahami ketentuan, lalu memanfaatkan layanan Samsat sesuai prosedur.
Ujungnya sederhana: informasi harus sampai, layanan harus mudah, dan kewajiban pajak harus ditunaikan. Dari simpang jalan hingga pasar tradisional, pesan itu terus didorong agar penerimaan daerah dan kepatuhan warga bergerak beriringan.
Komentar