Mataram, Radardemokrasi.com – e-Monev KIP NTB resmi diluncurkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai langkah memperkuat budaya keterbukaan informasi publik.
Peluncuran e-Monev KIP NTB berlangsung di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/6), mengusung tema Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik untuk NTB Makmur Mendunia.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengatakan keterbukaan informasi publik tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif. Menurutnya, e-Monev KIP NTB menjadi instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Saya ingin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja. Setiap badan publik harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas, mudah diakses, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Indah.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, menjelaskan sebanyak 110 badan publik akan mengikuti e-Monev KIP NTB Tahun 2026.
Sistem berbasis elektronik tersebut dirancang agar proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih efektif, objektif, sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi badan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Menurut Sahnam, digitalisasi evaluasi diharapkan mendorong seluruh badan publik semakin terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Di tengah derasnya perkembangan teknologi digital, keterbukaan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Peluncuran e-Monev KIP NTB juga menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan informasi yang berkelanjutan.
Melalui e-Monev KIP NTB, Pemerintah Provinsi NTB berharap budaya transparansi semakin mengakar di seluruh badan publik. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi menuju pemerintahan yang terbuka, profesional, dipercaya masyarakat, serta mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia.
Pemerintah berharap seluruh badan publik menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja yang berkelanjutan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, profesional, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komentar