Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Analisis Risiko Hewan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi risiko di sektor peternakan.
Kegiatan Analisis Risiko Hewan diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengawasan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan.
Peserta yang hadir antara lain Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, BKHIT NTB Satpel Kayangan, PePeHaNi Kabupaten Lombok Timur, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.
Selain itu, kegiatan juga diikuti para Dokter Hewan Berwenang, Kepala UPT Pusat Peternakan, hingga para jagal yang menjadi ujung tombak dalam rantai penyediaan pangan asal hewan.
Melalui Analisis Risiko Hewan, seluruh peserta didorong memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan analisis risiko sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah munculnya ancaman penyakit hewan yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat maupun sektor peternakan.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, Analisis Risiko Hewan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap produk asal hewan yang beredar di masyarakat.
Dengan sistem pengawasan yang semakin baik, keamanan pangan dapat terjaga sehingga memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen.
Penyelenggara menilai Analisis Risiko Hewan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan hewan yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan.
Sinergi lintas daerah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan tata kelola kesehatan hewan yang lebih efektif, menjaga keamanan pangan asal hewan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
Ke depan, kolaborasi lintas instansi diharapkan terus diperkuat agar sistem pengawasan kesehatan hewan semakin efektif, berkelanjutan, adaptif, serta mampu menjamin keamanan pangan masyarakat.
Komentar