DOMPU, Radardemokrasi.com – Di republik kecil bernama daerah, kekuasaan sering kali tidak perlu bicara keras. Cukup dengan nama besar, banyak orang memilih diam.
Kini bau tak sedap itu menyeruak dari SMAN 1 Kempo. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat lahirnya masa depan, justru terseret dalam pusaran dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bernilai miliaran rupiah.
Dan perkara ini mendadak menjadi perhatian karena satu hal: nama yang disebut bukan orang biasa. Kepala sekolah yang dilaporkan diketahui merupakan istri Wakil Bupati Dompu.
Itulah sebabnya publik tidak hanya sedang membicarakan dana BOS. Publik sedang membicarakan keberanian hukum saat berhadapan dengan lingkar kekuasaan.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memang sudah bergerak. Laporan disebut mulai didalami sejak 8 Mei 2026 setelah didisposisikan ke bidang pidana khusus. Artinya, sudah sepekan berlalu sejak proses telaahan berjalan.
Waktu yang bagi publik terasa cukup untuk mulai melihat keseriusan penanganan sebuah perkara.
Tetapi rakyat terlalu sering melihat kasus besar dimulai dengan suara keras, lalu berakhir sunyi tanpa bekas. Padahal cerita yang beredar bukan perkara kecil.
Ada dugaan fasilitas sekolah yang terus dianggarkan namun kondisinya tetap memprihatinkan. Ada pengadaan buku yang disebut rutin setiap tahun, tetapi perpustakaan terasa seperti tak pernah benar-benar bertambah.
Ada pula kegiatan peningkatan kapasitas guru yang anggarannya cair, sementara sejumlah guru mengaku tak pernah ikut pelatihan.
Yang paling membuat publik geram adalah dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu itu disebut tidak diterima utuh. Bahkan muncul dugaan nama alumni masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Kalau benar, maka yang sedang dimainkan bukan hanya uang negara. Yang sedang dipermainkan adalah nasib anak-anak.
Belum selesai di situ, isu pungutan seragam sekolah terhadap siswa baru juga sempat memantik sorotan. Nilainya disebut mencapai ratusan ribu rupiah per siswa.
Di tengah pidato pejabat tentang pendidikan gratis, rakyat kecil justru kembali dipertemukan dengan kenyataan: sekolah tetap mahal bagi orang miskin.
Pihak sekolah memang membantah semua tudingan. Kepala sekolah menyebut penggunaan dana BOS sudah rutin diaudit dan tidak ditemukan persoalan.
Tetapi publik juga tidak naif. Negeri ini terlalu sering dipenuhi kasus yang tampak bersih di atas meja administrasi, namun busuk ketika mulai dibongkar satu per satu.
Karena itu, Dompu hari ini tidak sedang menunggu klarifikasi. Dompu sedang menunggu apakah hukum cukup berani menyentuh nama besar.
Sebab di negeri ini, banyak perkara akhirnya mati bukan karena kurang bukti — melainkan karena terlalu dekat dengan kekuasaan.
Komentar