JAKARTA, Radardemokrasi.com – Kasus dugaan keracunan makanan yang menyasar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat.
Terbaru, insiden menimpa sejumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Senin (27/4/2026).
Peristiwa ini menambah panjang daftar catatan kelam dalam implementasi program strategis nasional tersebut sepanjang April 2026.
Hingga Selasa (28/4/2026), dilaporkan masih terdapat siswa yang harus menjalani observasi medis akibat gejala mual hebat dan muntah pasca menyantap menu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.
Kejadian di Kediri hanyalah satu dari rangkaian insiden serupa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan laporan dugaan keracunan di Jeneponto (Sulawesi Selatan), Cianjur (Jawa Barat), dan Demak (Jawa Tengah).
Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pola kejadian cenderung berulang.
Siswa mengalami gejala klinis segera setelah mengonsumsi menu MBG yang diberikan pada jam makan siang.
Di Cianjur, insiden bahkan berujung duka setelah seorang balita dilaporkan meninggal dunia, meski pihak Dinas Kesehatan setempat masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterkaitan medis antara konsumsi makanan dengan penyebab kematian.
Sementara itu, ahli teknologi pangan dari UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., menyoroti bahwa insiden ini telah terjadi hampir setiap bulan sejak program berjalan, mengindikasikan adanya celah serius dalam manajemen keamanan pangan.
Munculnya kembali kasus ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Pemerintah pusat kini berada di bawah tekanan besar untuk segera melakukan audit total terhadap manajemen operasional SPPG di seluruh Indonesia.
Kapasitas produksi yang tinggi, dengan target hingga 3.000 porsi per titik SPPG, dinilai oleh para pakar telah melampaui kemampuan kontrol kualitas di lapangan.
Keterbatasan pengawasan dari otoritas terkait, seperti BPOM, akibat kendala logistik dan anggaran, membuat standar higienitas di dapur-dapur produksi menjadi sangat rentan.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan sementara operasional dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi. Program ini adalah investasi SDM, jangan sampai malah menjadi ancaman kesehatan bagi anak didik kita,” ujar salah satu anggota komisi di DPR RI saat dimintai tanggapan.
Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini terus berkoordinasi dengan kepolisian dan dinas kesehatan setempat untuk mengambil sampel makanan sebagai bahan uji laboratorium forensik.
Namun, pihak keluarga korban dan masyarakat luas menuntut transparansi lebih, bukan sekadar janji investigasi.
Presiden RI dilaporkan telah memanggil sejumlah kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali tata kelola MBG.
Muncul wacana agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh BGN, tetapi melibatkan pengawasan independen dari komunitas sekolah dan orang tua murid guna memastikan setiap piring yang tersaji benar-benar layak konsumsi.
Di tengah masifnya distribusi anggaran yang mencapai Rp 335 triliun pada 2026, janji pemerintah untuk menghadirkan generasi emas melalui gizi gratis kini tengah diuji oleh kredibilitas keamanannya di atas meja makan para siswa.
Komentar