Jakarta, Radardemokrasi.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kondisi pangan dan sektor-sektor strategis masyarakat NTB melalui fungsi representasi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi.
Menurut Mirah, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi NTB saat ini memerlukan perhatian serius dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Sektor ini merupakan fondasi penting pembangunan daerah, ketahanan pangan menjamin kesejahteraan rakyat, sementara energi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi dan pembangunan,” ujar Mirah.
Sebagai anggota Komite II DPD RI yang membidangi ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur, Mirah terus mengawal berbagai isu strategis yang berkaitan dengan sektor pangan dan pertanian. Ia menilai bahwa petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang berpihak pada peningkatan produktivitas, stabilitas harga, serta kemudahan akses terhadap sarana produksi.
Selain melalui fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, Mirah juga aktif mendorong pelaksanaan berbagai program yang dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah di sejumlah wilayah NTB.
Perhatian yang sama juga diberikan pada sektor kelautan dan perikanan. Menurut Mirah, NTB memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perikanan nasional. Namun demikian, potensi tersebut harus didukung dengan penguatan rantai pasok, infrastruktur pendukung, akses pasar, dan investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara berkelanjutan.
Selain menjalankan fungsi representasi daerah di tingkat nasional, Mirah juga aktif memperluas peluang pembangunan melalui diplomasi parlementer sebagai Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI. Berbagai forum internasional dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi NTB sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang investasi hijau, energi terbarukan, digitalisasi ekonomi, pertanian modern, dan perdagangan.
“Diplomasi parlementer harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat daerah. Karena itu, setiap kesempatan kerja sama internasional kami manfaatkan untuk memperkenalkan potensi NTB dan membuka peluang yang dapat mendukung pembangunan daerah dalam jangka panjang,” jelasnya.
Mirah juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan NTB. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi daerah tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, sektor swasta, akademisi, serta diaspora NTB agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih efektif,” ujarnya.
Komentar