Mataram, Radardemokrasi.com – Perikanan NTB menjadi fokus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun tata kelola sektor kelautan yang berkelanjutan.
Pemerintah menilai pengelolaan sumber daya laut tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus ditopang data akurat, kolaborasi lintas sektor, dan sistem bisnis yang berpihak kepada kelestarian sekaligus kesejahteraan nelayan.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Pertemuan Tahunan ke-1 Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) di Mataram, Selasa, 30 Juni 2026.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk menyusun rekomendasi pengelolaan WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores.
Menurut Iqbal, Perikanan NTB menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan data yang presisi. Akibatnya, banyak kebijakan belum sepenuhnya disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Karena itu, pemerintah mendorong sistem pendataan terpadu yang melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi nonpemerintah, hingga masyarakat pesisir.
Ia menegaskan, Perikanan NTB tidak hanya berbicara menjaga stok ikan tetap tersedia, tetapi juga membangun rantai usaha yang adil agar seluruh pelaku memiliki kepentingan menjaga sumber daya laut.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syahril Abd. Raup, menyebut forum KPBP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kebijakan nasional.
Menurutnya, rekomendasi dari daerah akan menjadi bahan evaluasi implementasi Penangkapan Ikan Terukur sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola Perikanan NTB dan daerah lain.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan forum tersebut juga diarahkan menghasilkan langkah konkret, mulai dari penguatan data, legalitas nelayan, hingga hilirisasi perikanan yang tetap menjaga kelestarian laut.
Sebagai bagian dari agenda itu, pemerintah menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada nelayan kecil di Lombok Utara. Legalitas tersebut diharapkan mempermudah akses terhadap BBM bersubsidi dan berbagai program pemberdayaan.
Melalui penguatan data, kolaborasi, dan ekosistem usaha berkelanjutan, Perikanan NTB ditargetkan menjadi penggerak ekonomi sekaligus menjaga warisan sumber daya laut bagi generasi mendatang.
“sekaligus memperkuat daya saing perikanan NTB di tingkat nasional dan global.”
Komentar