Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Sinergi PKK kembali diperkuat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Tim Penggerak PKK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan organisasi non-pemerintah (NGO). Langkah ini menjadi strategi mempercepat berbagai program pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7), mencakup dukungan terhadap seluruh program Pokja I, II, III, dan IV TP PKK. Sinergi PKK diharapkan menjadi fondasi kuat agar setiap program berjalan lebih efektif, terukur, dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kebersamaan. Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk memperlambat pelayanan kepada masyarakat jika seluruh elemen mampu bekerja dalam satu visi.
“Seberat apa pun tugas pemerintah akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama. Karena itu Sinergi PKK, OPD, dan NGO menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sinergi PKK akan difokuskan pada penguatan sanitasi, kesehatan masyarakat, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta optimalisasi layanan Posyandu yang nantinya melibatkan enam OPD dalam sistem pelayanan terpadu.
Ra’yal Ain juga menyoroti persoalan stunting dan pernikahan usia dini yang masih menjadi tantangan serius di Lombok Timur.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Faktor ekonomi hingga orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia disebut menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan terhadap anak.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto, menyebut Sinergi PKK menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri sehingga kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat.
Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, mewakili NGO, menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis menyatukan potensi pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung Smart Lombok Timur. Sinergi PKK bersama NGO diyakini mampu mempercepat penanganan stunting, pernikahan anak, kemiskinan, sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
Dengan semangat gotong royong, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi contoh pembangunan kolaboratif bagi daerah lain.
Komentar