Dompu, Radardemokrasi.com – Tanah Kosong, Dana Cair: Membaca Jejak Rp1,1 Miliar PAUD Ambi menjadi perhatian setelah muncul perbedaan lokasi antara kegiatan belajar mengajar dan pembangunan sarana yang dibiayai bantuan pemerintah.
PAUD Ambi diketahui melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Kegiatan tersebut disebut berlangsung di halaman atau kediaman pribadi Rahma selaku pengelola PAUD Ambi.
Sementara itu, lahan yang kini menjadi lokasi pembangunan sarana PAUD berada di Desa Matua, Kecamatan Woja. Tanah tersebut disebut merupakan tanah milik Rahma yang telah dihibahkan untuk kepentingan PAUD Ambi. Saat pembangunan dimulai, lokasi itu masih berupa tanah kosong.
Bantuan pemerintah untuk kegiatan revitalisasi sarana PAUD Ambi disebut bersumber dari APBN 2026 dengan nilai Rp. 1.110.261.100. Bantuan tersebut diperoleh melalui pengajuan proposal kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui unit terkait.
Direktur LSM LAMSIDA NTB, Ilham Yahyu, SH, meminta perbedaan lokasi tersebut diperiksa secara objektif. Menurut dia, perbedaan alamat tidak otomatis berarti pelanggaran hukum, tetapi harus dicocokkan dengan dokumen pengajuan dan persyaratan bantuan.
“Yang harus dibuka adalah apakah lokasi pembangunan di Desa Matua memang tercantum dan disetujui dalam proposal, petunjuk teknis, serta hasil verifikasi kementerian,” kata Ilham.
Menurut Ilham, aparat penegak hukum dapat memeriksa proposal, dokumen verifikasi, status tanah, RAB, rekening bantuan, bukti pembayaran, hingga realisasi fisik bangunan.
Jika lokasi Matua sejak awal diketahui dan disetujui pemberi bantuan, kata dia, persoalannya tentu berbeda. Namun, apabila ditemukan keterangan yang tidak benar dalam proposal yang menjadi dasar pencairan, persoalan tersebut perlu diuji lebih jauh.
“Jangan berhenti pada soal alamat. Jejak uang dan dokumennya harus dibuka dari awal pengajuan sampai pembangunan,” ujarnya.
Ilham juga meminta status tanah hibah dan kepemilikan bangunan setelah selesai diperiksa. Hal itu penting untuk memastikan sarana yang dibangun dengan dana APBN benar-benar menjadi aset dan digunakan untuk kepentingan PAUD Ambi.
Sementara itu, Rahma, pimpinan PAUD Ambi, belum dapat ditemui. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon belum memperoleh tanggapan hingga berita ini ditulis.
Komentar