DOMPU, Radardemokrasi.com – “Dana RSUD Dompu ke bank nasional, sementara bank daerah justru terpinggirkan.” Narasi ini kini menjadi sorotan publik setelah muncul pertanyaan mengenai pengelolaan rekening dana BLUD RSUD Dompu yang disebut tidak sepenuhnya ditempatkan di Bank NTB Syariah sebagai bank daerah.
Di tengah tekanan fiskal daerah, kebijakan tersebut memunculkan tanda tanya besar: mengapa dana milik daerah justru lebih banyak berputar di bank nasional, Bank Daerah Terpinggirkan dibanding memperkuat perbankan daerah sendiri?
Persoalan ini bukan sekadar soal pemindahan rekening. Ini menyangkut keberpihakan terhadap ekonomi lokal, kepercayaan terhadap bank daerah, dan transparansi pengelolaan uang publik.
Dana BLUD bukan uang pribadi, melainkan uang pelayanan rakyat yang memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi daerah.
Sebagai lembaga berstatus BLUD, RSUD Dompu memang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
Namun fleksibilitas tidak berarti bebas mengalihkan perputaran dana tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Sebab ketika dana miliaran rupiah ditempatkan di bank daerah, likuiditas daerah ikut tumbuh dan manfaat ekonominya dapat kembali menopang pembangunan lokal.
Sorotan publik semakin menguat setelah Direktur RSUD Dompu menjelaskan bahwa kerja sama dengan bank nasional telah berlangsung sebelum dirinya menjabat.
Ia menyebut kebijakan tersebut hanya dilanjutkan dari manajemen sebelumnya. Namun jawaban itu justru memunculkan pertanyaan baru.
Publik tidak sedang mempersoalkan siapa yang memulai kerja sama tersebut, melainkan mengapa kebijakan itu tetap dipertahankan hingga hari ini.
Seorang direktur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kebijakan lama apabila dianggap tidak sejalan dengan kepentingan daerah.
Masyarakat berhak mengetahui apa keuntungan konkret bagi RSUD sehingga dana tetap ditempatkan di bank nasional.
Apakah bank daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan layanan rumah sakit? Apakah pernah dilakukan evaluasi resmi?
Karena pada akhirnya, rakyat berhak tahu mengapa uang daerah justru tidak dipercaya tinggal di rumahnya sendiri.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pusat, polemik dana RSUD ke Bank Nasional itu menjadi alarm penting tentang arah keberpihakan kebijakan keuangan daerah.
Jika uang pelayanan publik terus lebih banyak mengalir keluar daerah, maka wajar bila publik bertanya. Siapa sebenarnya yang sedang diperkuat ekonomi lokal atau justru pihak di luar daerah? [M. Aulia]
Komentar