Mataram, Radardemokrasi.com – Desa Berdaya NTB menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempercepat pembangunan berbasis desa.
Melalui program unggulan ini, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sebesar 300 juta hingga 500 juta bagi desa-desa terpilih untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong lahirnya desa yang mandiri.
Komitmen Desa Berdaya NTB ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/6).
Di hadapan para kepala desa, Iqbal menegaskan pembangunan daerah tidak akan berhasil tanpa diawali dari pembangunan desa.
Menurutnya, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa agar pembangunan berjalan lebih efektif dan memberi dampak langsung kepada warga.
Melalui Desa Berdaya NTB, pemerintah berharap lahir berbagai inovasi yang mampu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian lokal, sekaligus menciptakan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Momentum kehadiran Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog bersama para kepala desa.
Gubernur meminta para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami arah kebijakan pembangunan desa di tengah tantangan ekonomi nasional.
Sementara itu, Rifqinizamy menjelaskan tekanan ekonomi global turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah pusat, daerah, hingga desa.
Penyesuaian kebijakan anggaran, menurutnya, dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan negara tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan desa.
Ia menegaskan Desa Berdaya NTB tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan publik.
Kepala desa, katanya, bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pemimpin sosial yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat lokal.
Komisi II DPR RI juga mendorong pembahasan RAPBN 2027 agar kapasitas fiskal desa meningkat dibanding dua tahun sebelumnya.
Dengan dukungan anggaran yang lebih kuat, Desa Berdaya NTB diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperkokoh ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Desa Berdaya NTB menjadi fondasi penting bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Komentar