Mataram, Radardemokrasi.com – KPBP NTB menjadi titik temu pemerintah, aparat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi nonpemerintah untuk menyatukan langkah memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan.
KPBP NTB mengemuka dalam Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Selasa, 30 Juni 2026.
Pertemuan itu dihadiri Gubernur NTB, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komandan Lanal Mataram, Ditpolairud NTB, serta sejumlah lembaga pendamping, di antaranya MDPI, Yayasan KUL, JARI, AP2HI, WCS, FIP2B, dan KI.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengatakan KPBP NTB menjadi momentum memperkuat pengelolaan sumber daya ikan secara terukur, berkelanjutan, dan berstandar internasional. Menurut dia, arah kebijakan itu sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
NTB memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan strategis, yakni WPP 573 dan WPP 713. Potensi tersebut dinilai harus dikelola secara bertanggung jawab agar mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan hilirisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penguatan tata kelola perikanan. Langkah itu diharapkan membuat kuota penangkapan ikan memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat pesisir.
KPBP NTB juga diarahkan memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, dan nelayan. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi fondasi penyusunan rekomendasi strategis bagi pembangunan perikanan tangkap yang lebih efektif.
Perwakilan WCS menyatakan seluruh NGO memiliki visi yang sama dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan di NTB.
Program yang telah dijalankan meliputi pengembangan 12 kawasan konservasi daerah, pendampingan nelayan, pengumpulan data ilmiah berbasis masyarakat dan pengetahuan lokal, hingga edukasi praktik penangkapan ikan ramah lingkungan.
Melalui KPBP NTB, seluruh program diharapkan semakin terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasi. KPBP NTB diharapkan menjadi pijakan penyusunan kebijakan berbasis data yang memperkuat pengelolaan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Komentar