Mataram, Radardemokrasi.com – Upaya KPU NTB Bangun Demokrasi tidak lagi hanya berfokus pada penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mendorong pendidikan demokrasi berbasis keluarga sebagai langkah membangun budaya politik yang sehat sejak lingkungan paling dekat dengan masyarakat.
Gagasan KPU NTB Bangun Demokrasi itu mengemuka dalam silaturahmi dan diskusi antara jajaran KPU Provinsi NTB dengan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB. Kedua lembaga menjajaki peluang kerja sama untuk menghadirkan program pendidikan demokrasi yang menyasar keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter warga negara.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU NTB, Agus Hilman, mengatakan pendidikan demokrasi tidak cukup dilakukan menjelang hari pemungutan suara.
Menurut dia, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar mengenai integritas, tanggung jawab, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, KPU NTB Bangun Demokrasi melalui kolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN dinilai menjadi langkah strategis.
Hilman menegaskan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis sekaligus menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak usia dini.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Mastur. Ia menilai praktik politik uang yang masih terdengar di sejumlah daerah menjadi tantangan serius.
Menurutnya, penguatan integritas harus dimulai dari rumah agar masyarakat memiliki ketahanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran demokrasi.
Upaya KPU NTB Bangun Demokrasi diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan tersebut.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU NTB, Bukhari, berharap penjajakan kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan semata.
Ia menginginkan lahir berbagai program kolaboratif yang langsung menyentuh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Dengan begitu, Demokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi gerakan bersama.
Kepala Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyambut positif inisiatif tersebut.
Menurut dia, jajarannya memiliki sekitar 700 penyuluh keluarga dan lebih dari 12 ribu Tim Pendamping Keluarga yang tersebar hingga tingkat akar rumput.
Jaringan itu dinilai berpotensi memperkuat program KPU Bangun Demokrasi sekaligus memperluas pendidikan demokrasi kepada masyarakat melalui keluarga.
Komentar