Kota Bima, Radardemokrasi.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP secara resmi membuka Wagub NTB Buka Rakor TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Jumat (3/7/2026). Wagub NTB Buka Rakor TPID menjadi momentum memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi di seluruh wilayah NTB.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Wagub NTB Buka Rakor TPID bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk memperkuat langkah nyata menghadapi tantangan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bima.
Melalui Wagub NTB Buka Rakor TPID, seluruh peserta diharapkan mampu menyusun langkah-langkah konkret dalam menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang telah berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif menghadapi dinamika ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, BPS, Bank Indonesia, BUMN, dan seluruh anggota TPID dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi NTB.
Di akhir kegiatan, Wagub NTB Buka Rakor TPID diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga pengendalian inflasi dapat berjalan optimal.
Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan stabilitas harga tetap terjaga di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah Provinsi NTB berharap hasil rapat koordinasi ini dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di setiap daerah, sehingga stabilitas harga, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat terus terjaga secara berkelanjutan.
Komentar