DOMPU, Radardemokrasi.com – “APBD Dompu sesak, ditanya PPPK dirumahkan Pemda tak menjawab.” Kalimat itu kini menjadi gambaran paling nyata atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu yang disebut tengah berada dalam tekanan berat akibat membengkaknya belanja pegawai.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui salah satu Kepala Bidang mengungkapkan, beban anggaran untuk belanja PNS, PPPK penuh waktu, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati saat ini mencapai Rp717.804.521.762. Angka fantastis tersebut disebut menjadi salah satu penyebab utama ruang fiskal daerah semakin sempit.
Sementara itu, PPPK paruh waktu juga tetap menjadi beban daerah karena penggajiannya masuk dalam pos Belanja Barang dan Jasa dengan angka sekitar Rp17.376.220.
Muhammad Syahroni menjelaskan, kondisi itu semakin berat sejak pemerintah pusat menerapkan kebijakan melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku Januari 2027. Dalam aturan tersebut, seluruh daerah diminta menekan belanja pegawai maksimal 30 persen.
Namun menurutnya, simulasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dompu justru menunjukkan kenyataan pahit.
“Kami lakukan simulasi 30 persen tetap tidak dapat. Padahal sudah ada upaya mengeluarkan belanja Tambahan Penghasilan ASN dan belanja PPPK, tetap saja tidak bisa menutupi belanja pegawai,” ungkapnya.
Pernyataan itu memperlihatkan betapa berat tekanan APBD Dompu saat ini. Pemerintah daerah disebut seperti terus dibayangi lonjakan beban rutin pegawai di tengah lemahnya kemampuan pendapatan daerah.
Pada Tahun Anggaran 2026, dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diterima Kabupaten Dompu hanya sekitar Rp939.067.078.023. Angka tersebut disebut masih sangat kurang untuk menopang seluruh kebutuhan daerah.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dompu rata-rata hanya berada di angka Rp189.254.655.520 per tahun. Ironisnya lagi, sebagian besar PAD tersebut berasal dari dana yang sifatnya hanya “numpang lewat” seperti BLUD, BOS dan TPG.
Artinya, PAD murni Dompu yang benar-benar bersumber dari pajak daerah dan kekuatan ekonomi lokal masih sangat kecil.
“PAD murni Dompu sangat sedikit dari pajak. Setiap tahun tidak sampai Rp100 miliar,” jelas Muhammad Syahroni.
Situasi ini membuat APBD Dompu disebut semakin sesak. Sebagian besar anggaran tersedot untuk belanja pegawai, sementara ruang pembangunan dan pelayanan publik semakin tertekan.
Muhammad Syahroni juga menegaskan, salah satu solusi agar daerah bisa bernapas adalah pemerintah pusat tidak melakukan efisiensi ekstrem serta meningkatkan dana transfer daerah dan kemampuan PAD.
Selain itu, ia menilai jika gaji PPPK penuh waktu ditarik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka akan ada kelonggaran besar dalam belanja pegawai daerah.
“Kalau gaji PPPK penuh waktu ditarik ke pusat maka ada kelonggaran kami di belanja pegawai,” katanya.
Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan PPPK dirumahkan akibat tekanan fiskal yang semakin berat, pihak pemerintah daerah tidak memberikan jawaban secara tegas.
Sikap diam tersebut kini mulai memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan para tenaga PPPK. Sebab di tengah kondisi APBD yang disebut “sesak”, masa depan ribuan tenaga pegawai non-ASN dan PPPK dinilai bisa berada dalam situasi yang tidak menentu.
Dompu kini menghadapi dilema besar: antara mempertahankan belanja pegawai yang terus membengkak atau mencari jalan penyelamatan fiskal agar pembangunan daerah tidak lumpuh total.
Komentar