DOMPU, Radardemokrasi.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dompu disorot, kantor korwil dan, supplier dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Dompu.
Sejumlah aktivis LSM dan lembaga konsumen mempertanyakan transparansi tata kelola program MBG yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Sorotan utama tertuju pada keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG yang dinilai belum memiliki eksistensi jelas di tengah publik.
Perwakilan Konsorsium LSM Dompu, Ilham Yahyu, mengatakan pihaknya tidak meragukan kualitas program MBG karena dikawal langsung pemerintah pusat. Namun menurutnya, tata kelola di daerah justru terlihat tertutup.
“Kami ingin tahu kantor Korwil di mana, aktivitasnya apa, siapa saja yang bekerja di dalamnya. Ini mengelola APBN besar dan menyangkut kepentingan publik, tapi keberadaannya tidak terlihat,” ujarnya dalam forum RDPU.
Ia menilai publik berhak mengetahui struktur kerja MBG di daerah, termasuk legalitas yayasan yang menaungi SPPG serta pola kemitraan supplier bahan pangan.
Dalam forum itu, Ilham juga mempertanyakan asal distribusi sejumlah bahan pokok untuk dapur MBG. Ia mengaku mendapat informasi bahwa sebagian pasokan beras berasal dari luar Dompu.
“Kalau benar beras dan item lain banyak dari luar daerah, maka harus dijelaskan kenapa supplier lokal tidak maksimal dilibatkan,” katanya.
Selain itu, ia meminta pihak MBG membuka data pengawasan dapur, evaluasi operasional SPPG, hingga sistem distribusi makanan kepada siswa penerima manfaat.
Kritik serupa disampaikan perwakilan lembaga konsumen, Sunandar. Menurutnya, hak konsumen dalam program MBG belum terlihat kuat.
Ia menyoroti belum jelasnya data penerima manfaat, standar nutrisi makanan, hingga persoalan sertifikasi halal supplier bahan pangan.
“Untuk supplier ayam bersertifikat halal di Dompu jumlahnya masih sangat sedikit. Kalau pengambilan bahan dilakukan di tempat yang belum punya sertifikat halal, ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sunandar juga menilai program MBG semestinya memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal dengan melibatkan lebih banyak supplier asal Dompu.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Dompu, Putri Riskika, mengakui pihaknya memang belum memiliki kantor resmi Korwil maupun Korcam.
Menurut dia, pemerintah pusat sudah meminta agar sekretariat segera disiapkan di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Saat ini, kata Putri, terdapat 18 dapur SPPG di Dompu. Namun empat di antaranya sedang mengalami kendala operasional, mulai dari renovasi hingga persoalan instalasi pengolahan limbah.
“Dua dapur sedang direnovasi, satu terkendala IPAL dan satu lainnya masih dalam pembenahan,” jelasnya.
Ia juga menyebut ada 38 calon dapur baru yang sedang dipersiapkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat MBG di Dompu.
Data sementara yang dipaparkan dalam forum menyebut jumlah siswa penerima manfaat MBG di Dompu saat ini mencapai sekitar 47 ribu lebih.
Pihak MBG memastikan seluruh proses distribusi makanan diawasi melalui sistem pelaporan harian yang mencakup menu, jumlah penerima manfaat hingga penggunaan anggaran setiap dapur.
Meski demikian, forum RDPU belum menghasilkan kesimpulan resmi. DPRD berencana kembali memanggil seluruh pihak terkait untuk pendalaman lebih lanjut terhadap tata kelola program MBG di Kabupaten Dompu.
Komentar